Hipmi Dorong Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kartu Prakerja
Indoaktual.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira menuturkan, sejak awal Kartu Prakerja dirancang untuk dilakukan pada situasi normal.
Dikatakan, program ini tidak dirancang untuk situasi krisis seperti saat ini, ketika banyak perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Tahun 2020 ini adalah tahun krisis bagi semua orang, lapangan pekerjaan pun berkurang. Sangat disayangkan pemerintah terlalu memaksakan untuk meluncurkan program Kartu Prakerja di situasi seperti ini,” katanya dilansir dari Antara.
Akibatnya, program ini dinilai tampak dilaksanakan terburu-buru dan kurang transparan. Bahkan karenanya, memunculkan asumsi adanya potensi maladministrasi.
Lebih lanjut, pihaknya pun menyoroti, delapan mitra platform digital yang digandeng dalam program ini.
“Ada ruang gelap dalam pengelolaan dana APBN untuk pelatihan daring sebesar Rp 5,6 triliun. Sampai saat ini belum ada transparansi bagaimana alokasi dana, dana berapa yang dibayarkan kepada delapan lembaga mitra pemerintah tersebut,” ujarnya.
“Telah banyak keluhan karena video pelatihan daring tersebut berisi materi yang cukup menggelikan seperti cara memasak dan memancing, apalagi ini program pemerintah dengan anggaran triliunan,” imbuhnya.
Anggawira pun mengingatkan, semestinya materi pelatihan memenuhi standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sehingga lulusan program ini bisa diserap perusahaan.
Ditambahkan, dia menyarankan pemerintah memanfaatkan BLK sehingga bisa menghemat biaya, ataupun bersinergi dengan perguruan tinggi guna mendapatkan materi pelatihan yang lebih berkualitas. [pojoksatu]
Belum ada Komentar untuk "Hipmi Dorong Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kartu Prakerja"
Posting Komentar